Yusril Ihza Mahendra Tawarkan Hukum Positif untuk Kembali Kepada Hukum Adat
Artikel Terkait
Oleh: Mariyadi
MABMonline.org, Pontianak–Seminar nasional di Hotel Grand Mahkota lantai II, bertemakan “Kearifan Lokal dan Hukum Adat dalam Meningkatkan Tertib Hukum Masyarakat” di laksanakan oleh Pemprov Kalbar (20/3/2013). Seminar tersebut menghadirkan berberapa narasumber termasuk Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra selaku pakar hukum tata negara dan dihadiri beberapa elemen masyarakat, seperti mahasiswa, polisi, dan masyarakat adat.
Menurut Yusril Ihza Mahendra, kaidah-kaidah hukum adat haruslah ditransformasi manjadi hukum positif yang berlaku. Masalahnya saat ini adalah KUHP memakai hukum Belanda yang selalu tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. “Saya di diminta hadir untuk memberikan pikiran-pikiran dalam seminar ini dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya akan menjalaskan beberapa sepek terkait dengan hukum tata negara dan pembabaran hukum nasional kita” ujar Yusril.
Saat ini, kata Yusril, sedang disiapkan draf hukum nasional yang sudah disusun sejak dia menjabat Mentri Kehakiman, di dalamnya mentranformasikan kaedah Hukum Adat, Hukum Islam, dan hukum eks kolonial Belanda itu sendiri yang dapat diterima masyarakat Indonesia.
Materi-materi yang disampaikan di dalam seminar yang berlangsung selama satu hari tersebut adalah Perjumpaan Hukum Adat dengan Hukum Negara serta Problema Yang Timbul dalam Penegakan Hukum yang disampaikan oleh Dr. Firdaus, S.H., M.Si., Kearifan Lokal dan Hukum Adat dalam Perspektif Hukum Negara yang disampaikan oleh Drs. Anton Setiadji, S.H.,M.H, Penerapan Hukum Adat Daya dalam Kehidupan dan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Daya di Kalimantan Barat oleh Prof. Dr YC. Thambunan Anyang, S.H, dan terakhir Kontribusi Hukum Adat Terhadap Budaya Tertib Hukum Mayarakat.